Hingga sekarang gejolak reaksi terhadap penerbitan kartun masih terus membara. Kontroversi pemuatan kartun Nabi Muhammad di media Jyllands Posten (JP) memang terus berlanjut. Diawali perdebatan sengit antara pihak pembela freedom of speech (baca: west) dengan umat Islam, lahirlah reaksi berupa tindakan anarkis dari umat Islam di berbagai penjuru dunia. Freedom of speech merupakan salah satu nilai demokrasi. Namun, bagaimana aplikasinya sebagai salah satu nilai demokrasi, ketika sebuah surat kabar menerbitkan sesuatu yang melanggar wilayah agama lain? Ketika sebuah surat kabar tidak mengindahkan hukum agama lain demi menegakkan nilai demokrasi? Ketika pemerintah Denmark menolak untuk mengambil tindakan terhadap JP dengan alasan "pemerintah menghargai kebebasan pers". Lantas, apa makna demokrasi? Mari kita berkontemplasi sejenak. Wacana "kebebabsan pers" perlu kita perhatikan. Kebebasan pers bukan berarti kebebasan tanpa batas melainkan kebebasan yang memahami kondisi "bertetangga" dengan wilayah-wilayah tertentu. Artinya, berbagai pertimbangan perlu dilakukan sebelum sebuah media menerbitkan sesuatu; sisi positif, sisi negative, sejauh mana efeknya, dan sebagainya. Selengkapnya, lihat di situs pribadi Abdurrahman Wahid. Klik Cartoon Case: Ketika Nilai Demokrasi Menuai Kehancuran Atau copy and paste URL berikut in your browser:
http://www.gusdur.net/indonesia/index.php?option=com_content&task=view&id=2432&Itemid=1